Sejak diundangkan pada 17 Oktober 2019, UU Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan sejumlah pro dan kontra, khususnya terkait materi-materi dalam UU tersebut yang dapat dianggap melemahkan KPK. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang sering kali dipersoalkan sejumlah pihak.
1. Pembentukan Dewan Pengawas
Pasal 37B menjelaskan mengenai pembentukan Dewan Pengawas di KPK. Dewan Pengawas ini memiliki wewenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan wewenang KPK. Poin ini justru dianggap dapat melemahkan KPK, karena Dewan Pengawas yang berwenang memberikan izin sebelum KPK melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam proses pemberantasan korupsi.
2. KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa pegawai KPK merupakan ASN. Hal ini jelas berbeda dengan UU sebelumnya yang menyatakan bahwa pegawai KPK bukanlah ASN, sehingga memiliki independensi dalam melakukan tugasnya. Namun, dengan menjadi ASN, pegawai KPK kini berada di bawah aturan dan hirarki yang berlaku dalam birokrasi pemerintahan.
3. Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Informasi Masyarakat
UU Nomer 19 Tahun 2019 juga menambahkan kewajiban KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informasi dari masyarakat. Pasal 11 ayat (1) menyebut bahwa KPK memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan informasi masyarakat. Namun, ini justru banyak dikritik karena dianggap dapat membatasi ruang gerak KPK dan juga berpotensi menghambat proses penindakan.
4. Penghentian Sementara
Pasal 50 ayat (3) dalam UU KPK baru ini mencantumkan hak KPK untuk menghentikan sementara perkara atas pertimbangan aspek penegakan hukum dan kepentingan umum. Terdapat kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk menghentikan penanganan kasus korupsi.
Materi-materi di atas merupakan sejumlah poin dalam UU Nomer 19 Tahun 2019 yang kerap kali diperdebatkan dan dianggap dapat melemahkan posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, segala peraturan tentu memiliki ruang untuk dikaji dan diperbaiki demi penegakan hukum yang lebih baik dan adil bagi semua.