Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri. Konsep ini dipandang sebagai solusi dalam mengefektifkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Namun, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?
Menurunnya Kualitas Program Pembangunan
Masyarakat adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mereka memahami secara langsung kebutuhan dan tantangan yang ada di wilayahnya. Jika masyarakat tidak terlibat, maka kualitas program pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah bisa jadi tidak efektif dan efisien karena kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran
Tanpa partisipasi masyarakat, pemanfaatan wewenang dan anggaran oleh pemerintah daerah dapat disalahgunakan. Partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah penyelewengan penggunaan wewenang dan anggaran.
Bertambahnya Kesenjangan Sosial
Ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan kesenjangan sosial. Program pembangunan yang tidak merata dan merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat dapat merusak kohesi sosial dan menimbulkan konflik sosial.
Menghambat Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan utama otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jika partisipasi masyarakat tidak ada, tujuan otonomi daerah menjadi sulit untuk dicapai.
Otonomi daerah merupakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, otonomi daerah sesungguhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.