Surya Paloh, pendiri dan pemimpin Partai Nasdem memiliki hubungan unik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun keduanya berada dalam koalisi yang sama, itu tidak mencegah Paloh untuk mengungkapkan kritikannya terhadap Jokowi. Berikut lima kritikan menohok Surya Paloh pada Jokowi yang mencakup berbagai aspek mulai dari cawapres hingga kekuasaan tidak berakhir.
1. Pilihan Cawapres Jokowi
Dalam pemilihan presiden 2019, Surya Paloh mengkritik keputusan Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Di mata Paloh, penunjukan Amin dapat mempengaruhi visi dan misi Jokowi ke depannya. Paloh menilai bahwa keputusan tersebut mampu mempengaruhi dinamika politik yang ada dan bisa menjadi penghalang pencapaian visi Indonesia Maju.
2. Menolak Model Kekuasaan Otoriter
Sikap Surya Paloh yang berani dan tegas dalam menyuarakan pendapatnya ditunjukkan dalam kritikannya terhadap kecenderungan otoriter dalam pemerintahan Jokowi. Menurut Paloh, model pemerintahan seperti itu akan mengancam demokrasi di Indonesia dan bisa membawa negara ini kembali ke era Orde Baru.
3. Kritik Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19
Tidak hanya berfokus pada aspek politik, Surya Paloh juga menyuarakan kritik keras terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Jokowi. Paloh menyoroti kurangnya kesiapan dan transparansi dalam penanganan pandemi ini, yang menurutnya telah berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian Indonesia.
4. Kritik Terhadap Stabilitas Ekonomi
Terlepas dari pandemi, Surya Paloh juga mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Paloh, pemerintah perlu melakukan lebih banyak upaya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang cukup.
5. Kekuasaan Tidak Berakhir
Kritik Paloh yang paling menohok adalah tentang kekhawatirannya bahwa Jokowi mungkin mencoba memegang kekuasaan di luar periode kedua presidensinya. Ini merupakan kekhawatiran yang menjadi sorotan publik dan menjadi topik hangat dalam diskusi politik di Indonesia.
Kritik-kritik Paloh ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup dan sehat. Di mana setiap individu, meski berada dalam koalisi yang sama, memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan kritiknya. Ini adalah salah satu bukti bahwa suara masyarakat masih dapat didengar bahkan di tengah-tengah koalisi politik.