Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah adalah salah satu elemen paling krusial dalam sistem desentralisasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Sesuai dengan dasar hukumnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Artikel ini akan membahas secara detail apa saja urusan pemerintahan tersebut.
1. Pendidikan
Bagian ini mengatur seputar pengelolaan dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Ini termasuk pengawasan dan pengendalian pendidikan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, dan pengembangan kurikulum secara lokal.
2. Kesehatan
Urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan mencakup pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sehat dan membantu masyarakat untuk memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak dan murah.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Termasuk dalam urusan pemerintah daerah adalah pengelolaan infrastruktur umum dan penataan ruang. Ini termasuk pembangunan dan perawatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran air, serta penataan ruang dan bangunan yang memenuhi standar hukum setempat.
4. Kependudukan dan Catatan Sipil
Daerah juga bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil masyarakat. Ini mencakup penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran.
5. Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial termasuk dalam daftar urusan pemerintah daerah. Daerah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kaum miskin dan kelompok rentan lainnya.
Ada beberapa urusan pemerintahan lainnya yang menjadi urusan daerah seperti pertanian, perdagangan dan industri, lingkungan hidup, hingga perhubungan dan transportasi. Harus diingat bahwa meski daerah memiliki kewenangan dalam pengurusan urusan tersebut, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pengawasan dan regulasi. Hal ini untuk menjaga bahwa semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan konstitusi dan hukum negara.