Sistem pemerintahan parlementer merupakan salah satu model pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara. Dalam sistem ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan pemerintahan. Artikel ini akan membahas bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif pada sistem pemerintahan parlementer cenderung berfungsi dan saling berinteraksi sebagai bagian penting dari mekanisme sistem pemerintahan ini.
Eksekutif dan Legislatif: Dua Pilar Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem pemerintahan parlementer, eksekutif dan legislatif merupakan dua pilar yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Eksekutif adalah bagian pemerintahan yang bertanggung jawab atas eksekusi kebijakan dan penerapan undang-undang, sedangkan legislatif bertanggung jawab untuk membuat dan mengubah undang-undang.
Pada sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau Kanselir. Perdana Menteri tersebut diangkat oleh kepala negara (biasanya Raja atau Presiden) dari partai atau koalisi partai yang meraih mayoritas kursi di parlemen. Sedangkan kekuasaan legislatif diwakili oleh parlemen yang memiliki wakil-wakil rakyat.
Hubungan yang Cenderung Kompromistis
Pada sistem pemerintahan parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung kompromistis. Karena Perdana Menteri berasal dari partai yang meraih mayoritas kursi di parlemen, umumnya eksekutif akan mendapatkan dukungan dari legislatif dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang maupun kebijakan. Hal ini membuat eksekutif memiliki kontrol yang lebih besar terhadap proses legislatif, sehingga mereka bisa menjalankan kebijakan yang diinginkan.
Namun, hubungan kompromistis ini juga menyebabkan eksekutif harus selalu menjaga hubungan baik dengan parlemen, mengingat dukungan legislatif sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan. Jika suatu saat dukungan itu hilang, pemerintahan bisa jatuh, dan parlemen dapat mengadakan pemilihan Perdana Menteri yang baru atau bahkan mengadakan pemilihan umum.
Check and Balance
Meskipun hubungan eksekutif dan legislatif pada sistem pemerintahan parlementer cenderung kompromistis, tetap ada mekanisme kontrol dan keseimbangan yang ada, seperti
- Interpelasi oleh anggota parlemen terhadap pemerintah
- Hak angket oleh parlemen untuk menyelidiki kebijakan pemerintah
- Mosi tidak percaya terhadap pemerintah atau Perdana Menteri
Mekanisme-mekanisme ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsinya.
Kesimpulan
Dalam sistem pemerintahan parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung kompromistis dan saling mendukung. Kedua pilar ini menjaga keseimbangan dan kestabilan pemerintahan, namun tetap dengan adanya kontrol dan keseimbangan yang menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Model ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan layak bagi rakyat.