Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan tertib dan stabilitas negara dalam menjalankan pemerintahan. Dalam rangka menciptakan kehidupan yang tertib, pemerintah secara berkala mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu instrumen perundangan yang ada di Indonesia adalah maklumat kepolisian, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai kedudukan maklumat Polri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Sebelum membahas kedudukan maklumat Polri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hierarki perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan UU tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)
- Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Gubernur (Pergub)/Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali)
Kedudukan Maklumat Polri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Maklumat Polri merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Kapolri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Secara umum, maklumat Polri dikeluarkan untuk memberikan arahan kepada jajaran Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kepolisian.
Maklumat Polri termasuk dalam kategori peraturan tata tertib, yang memiliki kedudukan di bawah Peraturan Presiden (Perpres) namun di atas peraturan teknis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta. Dengan demikian, Maklumat Polri tidak termasuk dalam enam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.
Namun demikian, maklumat Polri memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat dalam implementasinya. Kedudukan maklumat Polri inilah yang menjadikannya sebagai instrumen hukum penting yang harus diterapkan dan ditaati oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.
Kesimpulan
Kedudukan maklumat Polri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di bawah Peraturan Presiden (Perpres), namun di atas peraturan teknis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta. Kedudukan ini menjadikan maklumat Polri sebagai instrumen hukum penting yang harus ditaati dan dijalankan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya, dan menjadi salah satu bentuk peraturan yang menunjang terciptanya ketertiban dan keamanan di Indonesia.