Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia: Dekrit Presiden 5 Juli 1959

by

Masa demokrasi terpimpin merupakan salah satu fase penting dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Konteks historis pada masa itu membuat pemerintah Indonesia harus mengambil langkah bijak dan tegas untuk menjaga stabilitas, persatuan, dan pertumbuhan bangsa. Salah satu keputusan penting yang dicatat dalam sejarah adalah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menjadi awal dari periode demokrasi terpimpin. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana dan mengapa masa demokrasi terpimpin ini dimulai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang ditujukan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan. Dekrit tersebut mencakup beberapa hal penting, di antaranya pembubaran Konstituante – sebuah lembaga yang dibentuk untuk merumuskan konstitusi negara – dan kembalinya konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit ini menjadi tonggak awal dari sistem demokrasi terpimpin di Indonesia.

Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang cukup parah, ditambah lagi dengan adanya tekanan dari negara-negara Barat yang ketidakpuasan atas kebijakan luar negeri Indonesia yang pro-komunis. Presiden Soekarno melihat adanya kebutuhan akan sistem yang lebih stabil dan efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan konsep ‘Gotong Royong.’ System ini menjadi salah satu cara yang dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Demokrasi terpimpin menegaskan dampak kepemimpinan yang tegas dan kuat, menggantikan demokrasi lepas yang telah mendorong ke arah kekacauan dan perpecahan.

Beberapa langkah yang diambil pada masa demokrasi terpimpin diantaranya:

  1. Penguatan peran eksekutif dan monoloyalitas. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengambil keputusan ekonomi, politik, dan sosial, serta wajib hukum bagi seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah.
  2. Pengaruh besar dari seorang pemimpin. Presiden Soekarno menjadi simbol kekuasaan tunggal di Indonesia dan menjadi pengambil keputusan utama yang dihormati oleh rakyat.
  3. Hubungan yang erat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), yang menjadi salah satu partai politik terkuat pada masa itu.
  4. Penggunaan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai prinsip dasar dalam mengimplementasikan program pembangunan.

Akhir Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 dengan terjadinya peristiwa G30S/PKI dan jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya perubahan dari sistem demokrasi terpimpin menuju ke sistem pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Kesimpulan

Demokrasi terpimpin, baik memiliki dampak positif maupun negatif, merupakan salah satu periode penting dalam sejarah politik dan perjuangan bangsa Indonesia. Dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah nasional yang dihadapi oleh negara pada masa itu, seperti krisis politik, ekonomi, dan perpecahan bangsa. Sistem ini menjadi landasan penting bagi pembentukan identitas politik yang kuat dan dinamis yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Leave a Comment