Pada dasarnya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila khususnya yang dilandasi oleh sila Pancasila keempat, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat Pancasila merupakan prinsip yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah harus selalu berpihak pada kepentingan rakyatnya dengan membuat kebijaksanaan yang melalui proses permusyawaratan dan perwakilan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah hendaknya dibuat dengan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait, serta selalu mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan umum.
Implementasi Sila Pancasila ke-4 dalam Sistem Demokrasi Pancasila
Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dilandasi oleh sila Pancasila ke-4 memiliki beberapa cara yang dapat diterapkan dalam sistem politik dan pemerintahan, antara lain:
1. Mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu)
Sebagai bentuk implementasi sila ke-4, Indonesia menerapkan sistem pemilu yang adil dan langsung, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPR) dan pemimpin daerah. Hal ini memungkinkan rakyat bisa menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka melalui wakil-wakil yang dipilih.
2. Sistem Perwakilan Rakyat
Sistem demokrasi Pancasila mengakui pentingnya peran lembaga perwakilan rakyat dalam mengawal kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD memiliki kewenangan dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan bersama.
3. Musyawarah dalam Proses Pengambilan Kebijakan
Dalam menjalankan roda pemerintahan, proses musyawarah merupakan langkah penting dalam menentukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip sila ke-4 Pancasila. Melalui musyawarah, pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, dan berbagai elemen masyarakat bisa memberikan masukan serta pendapat demi mencapai mufakat atau keputusan yang terbaik.
Kesimpulan
Demokrasi Pancasila yang dilandasi oleh prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan meneguhkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Implementasi sila ke-4 ini penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum, menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, serta menciptakan suasana saling menghargai antar-warga negara.
Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dilandasi oleh sila ke-4 ini, di antaranya dengan menjaga kualitas pemilu, mengawal wakil-wakil rakyat dalam proses pembuatan undang-undang, serta turut ambil bagian dalam proses musyawarah dan pengambilan kebijakan.