Indonesia memiliki dasar negara yang diperkenal dengan istilah Pancasila. Pancasila adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan pengertian tersendiri yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Namun, dalam diskusi ini, kita akan fokus pada pokok pikiran keempat, yang juga merupakan dasar moral negara ini. Disebut pokok pikiran keempat mengacu pada sila keempat dari Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.”
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
Sila ini adalah frasa yang lebih dari sekedar panduan dalam membuat keputusan dan menjalankan pemerintahan. Ini adalah pokok pikiran yang mengandung nilai-nilai dasar moral yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh elemen bangsa.
Kebijaksanaan: Dasar Moral Individu dan Masyarakat
Kebijaksanaan merujuk pada hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang mendalam. Dalam konteks kenegaraan, kebijaksanaan adalah proses penentuan keputusan yang melibatkan kajian dan pertimbangan yang matang. Ini mencakup proses pengambilan keputusan yang transparan, inklusif, dan bertanggung jawab, dan berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan etis. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya moralitas dan etika dalam tata kelola pemerintahan.
Permusyawaratan dan Perwakilan: Dasar Moral Demokrasi
Permusyawaratan dan perwakilan merupakan elemen penting dalam demokrasi. Ini menunjukkan nilai-nilai yang sangat penting dalam masyarakat: transparansi, partisipasi, dan rasa kebersamaan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan atau keputusan politik harus melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang luas, melibatkan semua bagian dari masyarakat, dan berfokus pada kepentingan bersama.
Kerakyatan: Dasar Moral Kesetaraan dan Keadilan
Kerakyatan menanamkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Ide ini mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat dan negara, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau politik mereka.
Pokok pikiran keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,” berfungsi sebagai dasar moral bagi negara dan masyarakat Indonesia. Itu mencakup prinsip-prinsip kunci seperti kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, serta kerakyatan, yang semuanya penting dalam masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memahami makna dan pentingnya sila ini, kita dapat berbuat lebih baik dalam menjalankan dan menjaga nilai-nilai moral yang kita miliki sebagai bangsa.