Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang pernah diberlakukan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Bertahun-tahun, pemerintahan Orde Baru menyumbang banyak kemajuan ekonomi, politik, dan sosial di tanah air. Namun di balik pencapaian tersebut, salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah kepemimpinan yang otoriter dan kurang transparan.
Kepemimpinan yang Otoriter
Pada era Orde Baru, pemerintahan berlangsung dalam bentuk yang otoriter, di mana keputusan politik selalu dibuat oleh satu kelompok kecil yang berkuasa. Soeharto yang berada di posisi puncak pemerintahan dikenal sebagai pemimpin yang sangat kuat dan otoriter. Sering kali, kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak menggambarkan kepentingan publik secara umum.
Masyarakat yang diharapkan menjadi bagian penting dalam berbagai pengambilan kebijakan justru tidak diberi kesempatan dan merasa terpinggirkan. Ketidakpercayaan masyarakat semakin besar karena otoritas pemerintahan seringkali menekan hak-hak dan kebebasan yang seharusnya dilindungi, seperti adanya pelanggaran hak asasi manusia.
Kurangnya Transparansi
Selain kepemimpinan yang otoriter, alasan lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi. Pemerintah Orde Baru sering kali mengekang informasi yang seharusnya diakses oleh masyarakat. Berbagai media dicontrol secara ketat oleh pemerintah dan menjadi alat propaganda untuk menjaga citra serta kebijakan pemerintahan.
Akibatnya, masyarakat semakin sulit memperoleh informasi yang jernih dan akurat mengenai berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Kurangnya akses informasi membuat masyarakat semakin curiga dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.
Kesimpulan
Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah kepemimpinan yang otoriter dan kurang transparan. Model kepemimpinan yang otoriter serta pengekangan informasi kepada masyarakat menjadi penyebab utama ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru dan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan selanjutnya untuk lebih bekerja dengan transparan, elas, dan demokratis.