Pertama-tama, kita perlu memahami hakikat dari demokrasi liberal dan Pancasila itu sendiri. Demokrasi liberal, berasal dari Barat, menganut prinsip kebebasan individu dan dalam pengambilan keputusan di tangan mayoritas. Sementara itu, Pancasila adalah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang memberikan penekanan pada asas gotong royong, kesejahteraan dan harmoni sosial. Dalam konteks ini, istilah “tidak sesuai” menandakan adanya konflik antara dua sistem nilai tersebut.
Mengapa Demokrasi Liberal Tidak Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila
1. Nilai Kebebasan Individu vs Gotong Royong
Salah satu pilar utama demokrasi liberal adalah kebebasan individu. Konsep ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat dan melakukan tindakan sendiri tanpa adanya hambatan dari pihak lain. Sehingga, terkandung unsur individualisme dalam demokrasi liberal ini.
Sebaliknya, Pancasila menempatkan kerja sama dan gotong royong sebagai prinsip utama. Pancasila menilai bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan harus berperan serta membantu masyarakatnya.
2. Prinsip Mayoritas vs Keseimbangan dan Keadilan
Dalam demokrasi liberal, keputusan politik biasanya ditentukan oleh suara mayoritas. Namun, hal ini bisa meninggalkan minoritas yang tidak memiliki suara yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan.
Berbeda dengan Pancasila, yang mengedepankan prinsip keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia (silas ketiga Pancasila). Artinya, Pancasila menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak semua warga, baik mayoritas maupun minoritas.
3. Materialisme vs Nilai spiritual
Demokrasi liberal cenderung melihat individu dan masyarakat dari sudut pandang materialistik, di mana nilai-nilai dilihat berdasar kontribusi ekonomi dan materi.
Sebaliknya, Pancasila memberikan prioritas tinggi pada nilai-nilai spiritual dan moral. Pancasila memandang manusia bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi rohani dan moral.
Jadi, jika dirunut, memang ada nilai-nilai dalam demokrasi liberal yang tampaknya tidak kompatibel dengan Pancasila. Meski demikian, perlu diingat bahwa interpretasi terbaik antara demokrasi dan Pancasila mungkin ada di tangan para pemimpin dan rakyat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut harus dipahami sebagai panduan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita dan kearifan lokal bangsa Indonesia.