Dalam membangun sebuah sistem pemerintahan, prinsip-prinsip dasar menjadi pondasi dalam penentuan arah dan cara pemerintahan dijalankan. Untuk sistem demokrasi, satu prinsip yang menonjol adalah adanya supremasi hukum. Lebih lanjut, prinsip ini memiliki makna yang mendalam yang akan kita bahas dalam blog hari ini.
Supremasi Hukum dalam Pemerintahan Demokrasi
Bila kita bicara tentang “supremasi hukum”, kita merujuk pada konsep di mana hukum adalah kekuatan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, hukum berlaku untuk semua, dan tidak ada individu atau organisasi, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Ini adalah fondasi utama dalam pemerintahan demokrasi.
Pemerintahan demokrasi menempatkan aturan-aturan hukum sebagai pengatur cara menjalankan negara. Tidak ada satu individu atau kekuatan pun yang berhak menyalahi hukum. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi jaminan hak dan kewajiban semua warga negara dilindungi serta dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.
Makna Supremasi Hukum
Apabila dipertanyakan lebih jauh, apa makna dari supremasi hukum di dalam pemerintahan demokrasi, jawabannya cukup berlapis. Secara singkat, supremasi hukum bermakna adanya keadilan, keteraturan, dan perlindungan.
- Keadilan: Dengan adanya supremasi hukum, semua orang dijamin mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban setiap individu. Keadilan dalam berhukum bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemberian hak.
- Keteraturan: Supremasi hukum menjamin adanya tata cara yang jelas dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Setiap individu mengetahui apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan, mengetahui hak dan kewajiban mereka, dan bagaimana cara melaksanakannya.
- Perlindungan: Supremasi hukum juga berfungsi sebagai pelindung. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan adanya supremasi hukum, setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, dan mereka juga dijamin perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan
Supremasi hukum, sebagai salah satu prinsip dari pemerintahan demokrasi, memiliki makna yang penting dan mendalam. Keadilan, keteraturan, dan perlindungan merupakan makna tersebut. Tidak hanya menjadi doktrin teoritis, supremasi hukum juga berkaitan erat dengan praktik sehari-hari dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menjaga supremasi hukum sama dengan menjaga demokrasi dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar.