Salah satu alasan utama yang paling tepat mengapa pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum adalah karena pembukaan UUD tersebut berisi Staatsidee atau citra negara berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar filosofis dan yuridis negara Indonesia. Dalam hal ini, pembukaan berfungsi sebagai sumber dari semua hukum dan regulasi yang ada dan menjadi dasar pemikiran dan peraturan yang mengatur seluruh warga negara Indonesia. Bila pembukaan diubah, ada kemungkinan esensi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat terganggu atau bahkan berubah.
Adapun tujuan pembukaan UUD NRI 1945 adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika pembukaan ini diubah, nilai-nilai tersebut bisa menjadi terancam.
Nilai-nilai ini merupakan nilai fundamental yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat diganggu gugat. Nilai-nilai tersebut juga yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembentukan hukum serta peraturan di Indonesia.
Secara historis, pembukaan UUD 1945 merupakan refleksi dari perasaan, pemikiran, dan kehendak bangsa Indonesia pada saat itu terkait dengan konsep dan tujuan negara. Oleh karena itu, pembukaan dianggap sebagai bagian fundamental dan suci dari UUD 1945 yang tak bisa diganggu gugat.
Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 adalah perwujudan dari cita-cita dan ideologi bangsa Indonesia. Pembukaan tersebut menekankan pada prinsip-prinsip seperti perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara, menjamin hak-hak dasar, dan juga menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dengan demikian, salah satu alasan yang paling tepat tetapnya pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah karena pembukaan UUD tersebut berisi banyak prinsip yang menjadi dasar negara dan pemerintahan Indonesia. Perubahan terhadap pembukaan UUD ini bisa membahayakan kelangsungan dan keberlanjutan pemerintahan serta negara Indonesia.