Salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah adalah munculnya Dewan Banteng, yang sebenarnya merupakan titik api dari pemberontakan yang dikenal sebagai Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Dewan Banteng didirikan pada tanggal 20 Desember 1956. Letnan Kolonel Ahmad Husein, pemimpin Dewan Banteng, merasa kebijakan pemerintah pusat merugikan daerah, khususnya dalam hal pemanfaatan kekayaan alam. Unjuk rasa dan kritik tidak hanya terjadi di Sumatra Barat, namun juga di beberapa daerah lain di Indonesia.
Pemerintah pusat, pada masa awal kemerdekaan, berusaha untuk mempertahankan negara yang baru saja merdeka dari cengkeraman kolonialisme dalam satu kesatuan, Republik Indonesia. Namun, langkah tersebut kadang menimbulkan friksi dengan daerah, seperti Sumatra Barat, yang merasa keberatan dengan sentralisasi yang berlebihan.
Dewan Banteng merupakan manifestasi dari perlawanan daerah ini. Dewan ini didirikan oleh sekelompok kecil perwira tinggi militer, yang merasa perlu untuk membentuk sebuah pemerintahan baru di daerah mereka. Dewan Banteng ini kemudian menjadi cikal bakal dari PRRI.
Dengan dukungan dari sebagian besar masyarakat lokal, ditambah dengan beberapa upaya dari pihak asing, khususnya Amerika Serikat, PRRI melancarkan serangan terhadap pemerintah pusat. Namun, pemberontakan ini akhirnya bisa ditumpas oleh pasukan pemerintah pusat.
Dalam perspektif historis, Dewan Banteng dan pemberontakan PRRI menjadi bukti dari adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meski begitu, bukan berarti kita harus melihat sejarah ini dalam konteks hitam putih. Mengingat bahwa di era tersebut, Indonesia masih dalam proses pembangunan nasional dan masih mencari formula yang tepat untuk mengatur hubungan antara pusat dan daerah.
Peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara-negara yang baru saja merdeka, bahwa dalam proses pembangunan nasional, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Sebab, jika terlalu menjurus pada salah satunya, bisa menimbulkan konflik dan pemberontakan, seperti yang terjadi pada Dewan Banteng dan PRRI.
Jadi, Dewan Banteng merupakan bukti sejarah adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, peristiwa ini harus dilihat sebagai bagian dari proses belajar dalam membangun sebuah nation building.