Salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah situasi geopolitik yang tegang antara Indonesia dan Malaysia. Ini dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung pada tahun 1963 hingga 1966, yang bertumpu pada pertentangan atas pembentukan Federasi Malaysia.
Pada saat itu, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno menolak pembentukan Malaysia dan menganggapnya sebagai bentuk neo-kolonialisme dan neo-imperialisme oleh Inggris dalam upayanya untuk terus mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal ini memicu serangkaian konflik bersenjata dan diplomasi antara kedua negara, yang melibatkan juga PBB sebagai sebuah organisasi internasional.
Namun, faktor pendorong yang sangat krusial dalam keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB adalah pemilihan Malaysia sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB pada tahun 1964. Hal ini dilihat oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungan internasional terhadap pembentukan Malaysia dan dianggap sebagai pengabaian terhadap hak dan kedaulatan Indonesia.
Selain itu, keanggotaan Malaysia di Dewan Keamanan PBB dianggap mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan politik di kawasan tersebut yang tidak menguntungkan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes dan perlawanan, Indonesia memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaannya di PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1966, setelah pergantian rezim politik di Indonesia melalui sebuah kudeta militer yang mengakhiri era kepemimpinan Presiden Sukarno, Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB¸ mengakui bahwa menjadi anggota PBB sangat penting untuk tujuan diplomasi dan hubungan internasional Indonesia.
Secara keseluruhan, keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB pada tahun 1965 adalah hasil dari komplikasi geopolitik dan perebutan kekuasaan dalam konteks Perang Dingin yang lebih luas. Ini mencerminkan bagaimana hubungan internasional dan konflik di tingkat regional dapat memengaruhi keputusan negara-negara dalam berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB.