Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya dan negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari hak hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik, hingga hak untuk mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan.
Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Preamble Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Ini adalah pernyataan fundamental bangsa Indonesia tentang hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Namun, selain hak, bangsa Indonesia juga memiliki kewajiban. Beberapa contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia antara lain wajib membayar pajak tepat pada waktunya, wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya, wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, dan wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan kembali kepada negara yang telah memberikan berbagai hak kepada rakyatnya. Hak dan kewajiban ini saling berimbang dan harus dipenuhi untuk menjamin kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi semua warga negara.
Bangsa Indonesia harus memahami dan menyadari bahwa hak dan kewajiban mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mereka tidak dapat menuntut untuk mendapatkan hak mereka tanpa bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka. Pendekatan ini penting untuk mencapai tujuan bersama pembangunan dan kesejahteraan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Dengan demikian, sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia berhak mengatur segala kepentingan rakyat dan negara sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai negara berdaulat. Negara berdaulat adalah negara yang memiliki otoritas dan kekuasaan penuh untuk mengatur hukum dan kebijakan di wilayahnya. Negara berdaulat memiliki kebebasan untuk menentukan arah dan bentuk pembangunan mereka sendiri, serta memiliki otoritas untuk melakukan apa pun yang dipandang penting bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat mereka.