UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang kita kenal sebagai konstitusi paling dasar negara kita, memuat dasar dan tujuan berdirinya negara Indonesia. Dengan pentingnya peranan UUD 1945 ini, adakah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk merubah dan menetapkannya?
Jawabannya tentu saja ada. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tugas dan Wewenang MPR
MPR adalah lembaga perwakilan rakyat tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital. Salah satu tugas dan wewenang ini adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.
Proses Perubahan UUD 1945
Proses perubahan UUD 1945 tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui prosedur yang baik dan benar serta dilakukan dalam sidang umum MPR. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, perubahan UUD 1945 juga harus mendapatkan dukungan dua pertiga jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang. Ini berarti perubahan pada UUD 1945 harus mendapatkan persetujuan mayoritas dari anggota MPR.
Setelah melalui proses yang rumit dan melelahkan ini, hasil perubahan UUD 1945 tersebut akhirnya akan ditetapkan dan diumumkan oleh Presiden untuk kemudian diterapkan dalam perundang-undangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kesimpulan
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah MPR. Walaupun memiliki wewenang tersebut, perubahan terhadap UUD 1945 bukanlah hal yang mudah. Melainkan butuh pertimbangan matang, kajian intensif dan persetujuan mayoritas dari anggota MPR.
Proses ini menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang sakral dan tidak bisa sembarangan dirubah, kecuali untuk penyesuaian dan pembaharuan dalam menghadapi perkembangan zaman agar tetap relevan dan dapat melindungi seluruh elemen bangsa Indonesia.