Menjalankan Aturan Pemerintah Meskipun Bertentangan dengan Syariat Islam: Satu Pertimbangan Hukum

Konflik antara syariat Islam dan aturan pemerintah atau undang-undang yang dibuat manusia menjadi suatu masalah yang sering timbul dalam kehidupan umat Islam, khususnya di negara-negara sekuler. Banyak Muslim yang merasa dilematis ketika dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mematuhi aturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam.

Penjelasan Isu

Hukum di banyak negara ditulis dan diterapkan oleh pemerintah. Seiring waktu, beberapa undang-undang dan kebijakan dapat bertentangan dengan nilai dan ajaran syariat Islam. Misalkan, undang-undang yang mengizinkan praktik yang dianggap haram oleh Islam, atau ketika ada kebijakan yang membatasi praktik keagamaan.

Perspektif Islam Dalam Menjalankan Aturan

Pertama, penting untuk dipahami bahwa Islam menghormati hak otoritas setempat atau pemerintah dalam menentukan aturan atau hukum yang berlaku. Konsep ini dikenal dalam terminologi fiqih sebagai “al-sultan” atau “al-wali al-amr”. Namun, ini tidak berarti bahwa Islam memperbolehkan pemeluknya untuk menerima segala macam aturan tanpa memperhatikan hukum syariat.

Kemudian, jika berbicara tentang hukum isi undang-undang atau aturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebaiknya merujuk pada prinsip “La ta’a li makhluq fi ma’asiyat al-khaliq”. Prinsip ini berarti “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan dosa kepada Sang Pencipta.” Jadi, jika sebuah aturan pemerintah bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islamlah yang harus dijalankan.

Bagaimana Menghadapi Situasi Ini?

Namun, ada pertanyaan lanjutan yang sering muncul, apa yang sebaiknya dilakukan apabila situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk melawan atau mengabaikan aturan tersebut? Dalam hal ini, beberapa ulama memberikan pengecualian dengan mengambil prinsip darurat (istihsan) atau memilih yang paling ringan (rukhsah).

Pengecualian ini hanya diambil jika memang kondisi darurat dan tidak ada pilihan lain. Yang perlu diingat, pengecualian ini tentu bukan berarti mendukung atau menjustifikasi aturan pemerintah tersebut, tetapi lebih kepada upaya menjaga integritas dan keselamatan umat Islam dalam kondisi yang sulit.

Kesimpulan

Meskipun ada konflik antara hukum pemerintah dan syariat Islam, tentu saja hal ini tidak mudah dan membutuhkan penyeimbangan yang bijaksana dan hati-hati. Bagi umat Islam, penting untuk selalu berusaha mencari pengetahuan dan saran dari ahli agama yang terpercaya, serta berusaha untuk selalu meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan ajaran Islam.

Berdalil, bermusyawarah dan memperkuat paham agama dalam diri perlu terus dilakukan. Semuga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk dalam permasalahan serupa yang kita bahas. Amin.

Leave a Comment