Dalam merencanakan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada, desa dituntut untuk menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang baik dan sistematis. Penyusunan dokumen ini tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus berpedoman pada suatu acuan. Selain itu, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga digunakan sebagai sarana untuk menyusun, mengelola, dan memantau pelaksanaan APB Desa. Berikut adalah beberapa acuan bagi desa dalam melakukan penyusunan dokumen APB Desa dan Siskeudes.
1. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Salah satu acuan utama dalam penyusunan APB Desa dan Siskeudes adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. PP ini mencakup berbagai ketentuan tertulis yang menjadi pedoman bagi desa dalam mengelola keuangannya, termasuk dalam penyusunan APB Desa dan Siskeudes. Beberapa hal penting yang diatur di dalamnya antara lain adalah tentang sumber-sumber pendapatan desa, penggunaan anggaran, dan prosedur pembukuan serta pendokumentasian pengelolaan keuangan desa.
2. Petunjuk Teknis Penyusunan APB Desa dan Siskeudes
Desa juga perlu merujuk pada petunjuk teknis penyusunan APB Desa dan Siskeudes yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Petunjuk teknis ini biasanya berisi langkah-langkah praktis dan format-format yang harus diikuti dalam penyusunan dokumen APB Desa dan Siskeudes.
3. Sistem Keuangan Desa
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah salah satu acuan penting dalam penyusunan APB Desa. Aplikasi ini memberikan berbagai fasilitas yang dapat mempermudah proses penyusunan APB Desa, mulai dari pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan, hingga laporan keuangan desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes juga menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa karena telah terintegrasi dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa.
4. Aspirasi Masyarakat Desa
Dalam menyusun APB Desa dan Siskeudes, desa juga harus melibatkan aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran melalui mekanisme Musyawarah Desa. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut.
Dengan berpedoman pada acuan-acuan tersebut, diharapkan penyusunan APB Desa dan Siskeudes dapat berjalan dengan baik. Dokumen-dokumen tersebut nantinya diharapkan mampu mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, dan transparan.