Seluruh lapisan masyarakat pasti sudah tidak asing dengan fenomena pungutan liar (pungli) yang sering terjadi di berbagai lini pelayanan publik Indonesia. Salah satu yang terbilang cukup menggegerkan adalah berita tentang pejabat imigrasi di Bandara Bali yang bisa mendapat Rp 6 juta sehari dari pungli.
Tentunya, informasi seperti ini kerap membuat banyak orang bertanya-tanya. Berapa sih sebenarnya gaji resmi pejabat imigrasi Bandara Bali tersebut? Apakah jumlah yang mereka peroleh dari pungli jauh lebih besar daripada gaji mereka?
Pungli di Bandara Bali, Laba Rp 6 Juta Sehari
Dalam berbagai pemberitaan, media sering menyoroti praktik pungli yang kerap dilakukan oleh beberapa pejabat imigrasi di Bandara Bali. Diketahui bahwa pungli ini biasanya melibatkan turis asing yang baru saja datang atau akan meninggalkan Bali.
Dengan dalih berbagai alasan, mulai dari biaya tambahan visa hingga ‘biaya kenyamanan’, para pejabat ini berhasil mendapatkan tambahan pendapatan yang tak sedikit. Diperkirakan, jumlah ini dapat mencapai hingga Rp 6 juta perhari. Jika dihitung per bulan, nominal tersebut setara dengan gaji bulanan pegawai kantoran di kota besar.
Gaji Pejabat Imigrasi Bandara Bali, Seberapa Besar?
Sebagai pejabat publik dengan tugas dan tanggung jawab yang berat, pejabat imigrasi di Bandara Bali tentu memiliki gaji yang layak. Namun, berapa sebenarnya jumlahnya?
Menurut data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), gaji pokok pejabat imigrasi di Indonesia berdasarkan pangkat dan golongan mereka. Sebagai contoh, seorang PNS dengan pangkat Penata Muda (III/a) memiliki gaji pokok sebesar Rp 2,8 juta per bulan. Namun, ini belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan berbagai insentif lainnya yang bisa membuat gaji mereka menjadi lebih besar.
Jadi, meskipun tidak dapat disebut kecil, gaji resmi mereka tentu saja masih jauh dari angka Rp 6 juta sehari yang mereka hasilkan dari pungli.
Penutup
Praktik pungli yang dilakukan oleh beberapa pejabat imigrasi di Bandara Bali adalah wujud dari fenomena korupsi yang masih menghantui Indonesia. Dengan penghasilan tambahan hingga Rp 6 juta sehari, tak heran jika fenomena ini terus berlanjut.
Namun, kita semua tentu berharap agar pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan dan semakin efektif. Dengan begitu, negara ini dapat terbebas dari jerat pungli dan korupsi. Masyarakat secara luas bisa menikmati pelayanan publik yang adil dan berkualitas, tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.