Demokrasi adalah pilar penting bagi setiap negara yang menginginkan stabilitas dan perkembangan posotif. Konsep demokrasi liberal sendiri memiliki banyak interpretasi, namun inti dari semuanya adalah penghormatan terhadap hak-hak individu, menghargai pluralisme, dan memberikan ruang untuk perdebatan bebas dan terbuka tentang kebijakan publik. Namun, demokrasi liberal mengalami tantangan dan pembatasan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia.
Sejarah demokrasi liberal di Indonesia telah melalui banyak tantangan. Salah satu momen penting adalah ketika presiden mengeluarkan kebijakan atau serangkaian langkah yang mengarah pada pergeseran dari prinsip-prinsip demokrasi liberal menuju sistem yang lebih otoriter.
Perubahan Kebijakan dan Pergeseran Nilai
Aksi presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu dapat mempengaruhi karakter demokrasi yang diterapkan di suatu negara. Mengubah konstitusi, membatasi kebebasan berpendapat, atau memberlakukan undang-undang yang mempersempit hak-hak sipil dan politik, semuanya bisa menjadi tanda-tanda pergeseran dari demokrasi liberal.
Di Indonesia, presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Meski ada batasan dan prosedur yang jelas dalam penggunaan wewenang ini, penyalahgunaan bisa berakibat pada pengecilan ruang demokrasi.
Dampak Terhadap Masyarakat
Akibat terbesar dari berakhirnya demokrasi liberal adalah terhadap masyarakat. Hak-hak asasi manusia yang menjadi fondasi demokrasi liberal mulai terkikis. Kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan informasi, hingga hak untuk berserikat dan berkumpul dapat menjadi terbatas.
Masyarakat juga dapat merasa tidak memiliki kekuatan atau cara untuk mengutarakan pendapat atau keberatan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa mereka tidak memiliki suara atau pengaruh terhadap keadaan negara mereka.
Kesimpulan
Perpres yang keluar dari presiden dapat menentukan arah dari penerapan demokrasi di Indonesia. Penting bagi kita untuk senantiasa waspada terhadap setiap gerakan atau perubahan kebijakan yang dapat mengancam demokrasi liberal di negara kita.
Demokrasi liberal berhenti bukan berarti akhir dari sejarah, tetapi bagaimana masyarakat dan negara menanggapi perubahan tersebut akan menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga demokrasi liberal, memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi, dan kita semua memiliki suara dalam menentukan arah masa depan negeri ini.