Dalam dunia politik di Indonesia, terkadang perdebatan antara para politisi dapat berubah menjadi scene yang menarik dan penuh kelakar. Salah satu contohnya adalah ketika Hasto Kristiyanto menggoda Cak Imin terkait kampanye mereka di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Seruan kelakar Hasto ini jelas telah mengundang gelak tawa dari banyak pihak, namun dibalik candaan tersebut, terdapat sindiran mengenai rekayasa hukum yang sempat terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kampanye Hasto dan Cak Imin di UMJ
Hasto Kristiyanto dan Cak Imin dikenal sebagai dua sosok politisi yang memiliki latar belakang berbeda. Hasto merupakan sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan Cak Imin dikenal sebagai ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski berbeda partai, keduanya memutuskan untuk kampanye bersama di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Pada saat kampanye tersebut, Hasto sempat menggoda Cak Imin dengan menyebut bahwa dirinya sering menjadi bahan lelucon di berbagai acara dan kondangan. Hasto menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bukti kecakapan Cak Imin dalam membangun hubungan interpersonal yang baik dengan masyarakat.
Sindiran Rekayasa Hukum di MK
Di balik kelakar tersebut, Hasto juga mengambil kesempatan untuk menyinggung rekayasa hukum yang sempat terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai bahwa kejadian tersebut merusak citra lembaga yang seharusnya menjaga keadilan di Indonesia. Hasto bahkan menegaskan bahwa persoalan seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam praktik politik yang sehat.
Sebagai bentuk dukungan, Cak Imin pun menambahkan bahwa rekayasa hukum di MK harus dijadikan bahan evaluasi bagi mereka yang memimpin lembaga tersebut. Ia berharap agar kejadian tersebut tidak terulang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Kesimpulan
Kelakar Hasto Kristiyanto kepada Cak Imin terkait kampanye di UMJ memang menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat. Namun, di balik canda dan kelakar tersebut, terdapat sindiran serius mengenai rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi yang perlu mendapat perhatian. Keduanya berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijak, dan lembaga penegak hukum di Indonesia dapat kembali menjaga kepercayaan publik serta menjaga keadilan yang ada.