Seiring berkembangnya waktu dan perubahan sosial, menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang disebut sebagai “ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi”. Dalam sistem hukum manapun, ada hierarki sumber hukum dan biasanya, ketentuan hukum tertinggi berasal dari Konstitusi negara.
Mengerti Konsep Sumber Hukum
Sumber hukum merujuk pada asal atau awal suatu aturan atau norma hukum berlaku dan diberlakukan. Sumber hukum ini bisa berupa undang-undang yang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif, preseden hukum yang ditentukan oleh pengadilan, atau bahkan konstitusi suatu negara.
Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Dalam hierarki sumber hukum, Konstitusi biasanya menduduki peringkat tertinggi. Konstitusi merupakan aturan fundamental yang mengatur tata cara suatu negara, mencakup pemisahan kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi juga bertindak sebagai batasan pada kekuasaan pemerintah.
Fakta bahwa Konstitusi dianggap sebagai sumber hukum urutan tertinggi berarti bahwa semua undang-undang dan regulasi lain harus konsisten dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Konstitusi. Jika ada kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi, maka itu bisa dinyatakan tidak sah atau tidak konstitusional oleh badan penegak hukum.
Manfaat Memahami Ketentuan Sumber Hukum Tertinggi
Memahami ketentuan sumber hukum tertinggi ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, ini memberikan wawasan tentang apa yang secara hukum dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan warga negara. Kedua, ini membantu dalam memahami batas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dan ketiga, ini membantu menjaga hak dan kebebasan warga negara dengan memberikan jaminan bahwa hukum inferior tidak dapat melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Konstitusi.
Dengan demikian, pengetahuan tentang “ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi” merupakan perangkat penting dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia hukum dan pemerintahan. Ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan adil dalam perwujudan hukum dan kebijakan publik yang compleks. Jadi, semakin kita paham tentang hal ini, semakin baik kita memahami negara dan masyarakat kita.