Pada tanggal 12 Maret 1966, Indonesia menghadapi momen kritis dalam sejarahnya yang dikenal dengan Supersemar. Sebelum kita menyelami langkah awal yang dilakukan pengemban Supersemar, mari kita mengenali makna dari istilah tersebut dan mengapa itu sangat penting dalam sejarah Indonesia.
Apa Itu Supersemar?
Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, sebuah dokumen yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966. Surat ini memberi kekuasaan penuh kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas negara.
Latar Belakang Supersemar
Pada awal tahun 1966, Indonesia mengalami berbagai masalah, seperti inflasi yang tinggi, perekonomian yang hancur, dan kekacauan politik. Situasi politik saat itu memang sangat genting, dengan adanya konflik antara pemerintah pusat, militer, dan Gerakan 30 September yang dikendalikan oleh PKI. Puncak perkara terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, dengan terjadinya G30S dan peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira tinggi militer. Untuk menghindari jatuhnya kekuasaan ke tangan komunis, Presiden Soekarno menyerahkan tanggung jawab keamanan negara kepada Soeharto melalui Supersemar.
Langkah Awal yang Dilakukan Pengemban Supersemar pada 12 Maret 1966
Setelah Soeharto menerima Supersemar di hari sebelumnya, pada tanggal 12 Maret 1966, ia segera mengambil langkah awal untuk mengeksekusi perintah Presiden Soekarno dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Berikut adalah beberapa langkah awal yang diambil oleh pengemban Supersemar pada tanggal tersebut.
1. Koordinasi dengan Pejabat Tinggi Militer
Mayor Jenderal Soeharto melakukan koordinasi dengan pejabat tinggi militer untuk menginformasikan tentang kekuasaan yang telah diberikan kepadanya melalui Supersemar dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.
2. Penumpasan Gerakan 30 September
Soeharto mulai memerintahkan penumpasan Sisa-Sisa G30S yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Ia memberikan perintah kepada kesatuan-kesatuan militer yang ada di seluruh Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap gerakan ini dan mendukung pemerintah dalam mengatasi krisis.
3. Restorasi Stabilitas Politik
Sebagai pengemban Supersemar, Soeharto juga bertanggung jawab untuk memulihkan stabilitas politik yang rusak akibat konflik antara pemerintah pusat, militer, dan Gerakan 30 September. Untuk menangani masalah ini, ia membentuk suatu rezim yang dikenal sebagai Orde Baru, yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik di Indonesia.
4. Pemulihan Ekonomi
Tidak hanya keamanan dan stabilitas politik, pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama pengemban Supersemar. Soeharto berusaha untuk menarik investasi asing dan meningkatkan stabilitas ekonomi dengan berbagai kebijakan yang diambil, seperti menekan inflasi dan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang efisien.
Kesimpulan
Tanggal 12 Maret 1966 adalah hari dimana langkah awal pengemban Supersemar dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Melalui Supersemar, ia diberi wewenang penuh untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Beberapa langkah penting yang diambil pada awal kepengembanan ini meliputi koordinasi militer, penumpasan Gerakan 30 September, restorasi stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi. Momen ini menjadi awal perubahan besar dalam sejarah Indonesia, membuka era baru yang dikenal sebagai Orde Baru.