Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan demokrasinya. Salah satu fase yang unik dan penting dalam demokrasi Indonesia adalah fase demokrasi terpimpin. Masa ini dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir pada tahun 1966.
Dekret Presiden 5 Juli 1959
Demokrasi terpimpin berawal dari penerbitan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret ini menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Dekret ini berisi tentang pembubaran Dewan Konstituan dan kembali ke UUD 1945.
Tujuan penting dari dekret ini adalah membentuk sistem politik yang lebih stabil dan membawa Indonesia ke jalan yang benar, menurut pandangan Soekarno. Namun, hal ini juga menimbulkan konflik dan polemik di kalangan sejumlah pihak mengenai legalitas dan konstitusionalitas Dekret Presiden tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin
Masa demokrasi terpimpin, atau yang juga dikenal sebagai era Orde Lama, adalah periode ketika Soekarno memegang kendali mutlak atas pemerintahan Indonesia. Dalam periode ini, Soekarno menyatukan negara dan rakyat dengan ideologi politiknya yang bernama Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).
Meski dinamakan demokrasi, namun dalam praktiknya, demokrasi terpimpin lebih seperti otoritarianisme dengan sedikit nuansa demokrasi. Rakyat tidak memiliki banyak hak politik dan kebebasan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam kendali tunggal, yaitu Presiden Soekarno.
Akhir Masa Demokrasi Terpimpin
Masa demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966, ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S/PKI.
Akhir masa demokrasi terpimpin ini juga ditandai dengan berlakunya Dekret Presiden 11 Maret 1966 atau Supersemar, yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menjaga stabilitas negara. Mulailah era baru dalam sejarah politik Indonesia, yaitu Orde Baru.
Penutup
Masa demokrasi terpimpin adalah fase penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Meski dikritik karena aspek-aspek otoriternya, fase ini tetap berkontribusi dalam bentuk dan struktur pemerintahan Indonesia saat ini. Dengan memahami sejarah dan mengambil pelajaran dari masa lalu, kita bisa mengarahkan Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.