Peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau otoritas resmi untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seiring bertambahnya kompleksitas masyarakat, begitu pula kebutuhan untuk melibatkan berbagai peraturan dan hukum yang berfungsi menjaga tata tertib dan menjalankan pemerintahan.
Namun, pertanyaannya adalah, mengapa peraturan perundang-undangan ini harus selaras dan tidak boleh saling bertentangan? Artikel ini akan memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut.
Memastikan Konsistensi Hukum
Salah satu alasannya adalah untuk memastikan konsistensi dalam hukum. Bila ada dua hukum atau lebih yang bertentangan satu sama lain, akan ada kebingungan dan ketidakpastian hukum. Masyarakat tidak akan tahu hukum mana yang harus diikuti, menciptakan ruang untuk penafsiran yang salah dan potensi penyalahgunaan hukum. Selaras dalam perundangan memastikan bahwa semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka, dan apa konsekuensinya jika mereka tidak mematuhi hukum tersebut.
Membangun Kepercayaan Masyarakat
Konsistensi dan saling memperkuat antar-peraturan juga membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika peraturan-peraturan bertentangan satu sama lain, masyarakat mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak efisien, menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan padanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum dan peraturan yang ada.
Mencegah Kerancuan dalam Penegakan Hukum
Selain itu, peraturan perundangan yang saling bertentangan dapat menyebabkan kerancuan dalam penegakan hukum. Penegak hukum mungkin kesulitan menentukan hukum mana yang berlaku dalam situasi tertentu, dan hasilnya mungkin tidak adil atau tidak konsisten. Tujuan perundangan adalah memberikan kerangka kerja yang jelas dan bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum.
Menyeimbangkan peraturan dan menjaga agar mereka tidak saling bertentangan adalah tugas yang rumit, namun penting untuk menjaga integritas dan efisiensi dari sistem hukum. Ini memerlukan kerja sama antara berbagai tingkat pemerintah, dan peninjauan menyeluruh dan berkelanjutan atas hukum dan peraturan yang ada.
Intinya, peraturan perundang-undangan harus selaras dan tidak boleh saling bertentangan untuk memastikan keseragaman, kredibilitas, dan transparansi sistem hukum di masyarakat. Guna mewujudkan tujuan ini, setiap individu, organisasi dan lembaga diharapkan untuk berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum dan peraturan yang ada.