Pada era demokrasi, keberadaan tatanan negara yang efisien dan tegas tentu menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satu elemen penting dalam tatanan pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pola hubungan ini, terutama di Indonesia, kerap menyita perhatian publik. Tak jarang pertanyaan mengenai accountability atau pertanggungjawaban Presiden terhadap DPR muncul sebagai topik perdebatan. Meski demikian, fundamental argumen mengapa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR selalu dikaitkan dengan kedudukan.
Kedudukan Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan
Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Presiden memegang kekuasaan tertinggi di negara ini, menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks hubungan, keduanya memiliki kedudukan masing-masing dan mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan.
Pertanggungjawaban Presiden dari Perspektif Konstitusi
Membedakan kedudukan antara Presiden dan DPR merupakan hal krusial untuk memeriksa sejauh mana pertanggungjawaban Presiden terhadap DPR. Sistem presidensial di Indonesia menciptakan perbedaan hak dan wewenang antara Presiden dan DPR. Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan bertanggung jawab secara hukum dan politik kepada rakyat langsung melalui pemilihan umum.
Titik ini menjadi pondasi alasan mengapa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Pertanggungjawaban Presiden secara hukum dan politik dicontohkan melalui upaya impeachment atau penggantian Presiden karena pelanggaran hukum dan tata negara. Namun, inisiatif serupa tidak dilakukan melalui DPR, melainkan dibahas dan diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah melalui rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertimbangan Hubungan Kerja antara Presiden dan DPR
Sebagai sistem check and balances, Presiden dan DPR dapat bekerja sama dalam mengevaluasi berbagai kebijakan publik. DPR memiliki peran untuk mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah yang dijalankan oleh Presiden, demi terwujudnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Namun, hal ini bukan berarti Presiden harus sepenuhnya tunduk pada DPR dalam menjalankan pemerintahannya. Presiden harus tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan cita-cita dan janji-janji politik yang diajukan pada saat pencalonan, serta amanat konstitusi yang telah diberikan kepadanya oleh rakyat.
Kesimpulan
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dikarenakan kedudukan keduanya yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden bertanggung jawab secara hukum dan politik langsung kepada rakyat, bukan kepada DPR. Namun, hubungan kerja antara Presiden dan DPR hendaknya berjalan harmonis dan saling menghargai, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat Indonesia.