Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang semakin pesat, pemerintah Indonesia memiliki fokus yang kuat pada pemberdayaan daerah. Hal ini tentu sejalan dengan perwujudan dari prinsip otonomi daerah. Diketahui, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Siapa yang Berwenang Membuat Peraturan Daerah?
Dengan menjamurnya implementasi otonomi daerah, tentu timbul pertanyaan: siapa sebenarnya yang berwenang untuk membuat peraturan daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita merujuk pada Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU tersebut, tugas dan wewenang untuk membuat peraturan daerah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dimana peraturan daerah tersebut nantinya akan menjadi acuan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Adapun proses pembentukannya melibatkan tiga tahapan yakni perencanaan, pembahasan, dan pengesahan oleh DPRD dan kepala daerah.
Fungsi dan Peran Peraturan Daerah
Maka dengan adanya kewenangan ini, peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah daerah otonom. Mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Peraturan daerah juga berperan sebagai penjaga demokrasi di tingkat rantau. Sebab melalui pembentukan peraturan daerah, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan memberikan aspirasinya dalam penentuan rumah tangga daerah mereka sendiri.
Kesimpulan
Dengan adanya otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Hal ini tentunya membuka peluang bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, responsif, dan akomodatif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal di masing-masing wilayah.
Otonomi daerah dan peraturan daerah sejatinya adalah cara kita untuk membangun bangsa dan negara yang demokratis, merakyat, dan berkeadilan. Sebuah implementasi nyata dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia.