Setiap sejarawan dan pengamat politik internasional akan menyepakati bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan peran kunci yang signifikan dalam membentuk kebijakan global. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Belanda, peran PBB dalam menyelesaikan sengketa yang berkepanjangan antara kedua negara ini, melalui pembentukannya, tidak dapat diabaikan. Artikel ini akan memanfaatkan sejarah ini untuk lebih memahami cara kerja PBB dan pengaruhnya dalam memecahkan konflik internasional.
Sejarah Konflik antara Indonesia dan Belanda
Awal konflik antara Indonesia dan Belanda dapat ditelusuri hingga penjajahan Belanda terhadap Indonesia yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Situasi ini berubah sepenuhnya ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, yang diikuti oleh empat tahun konflik bersenjata dan perundingan akhir sering disebut “Revolusi Indonesia”.
PBB dan Solusi Konflik
Sepanjang sejarahnya, PBB telah menunjukkan bagaimana diposisikannya sebagai pihak netral dalam menengahi konflik internasional. Ketika Indonesia dan Belanda mencapai titik jenuh dalam pertikaian mereka, PBB mengambil peran sebagai mediator dan membantu mencapai solusi damai.
Pada Desember 1948, ketika situasi semakin memanas dengan pelaksanaan “Aksi Militer Belanda II”, PBB mengambil langkah tegas dengan membentuk Komisi Tiga Negara untuk Indonesia (India, Australia, dan Perancis). Komisi ini bertujuan untuk memantau penghentian permusuhan dan untuk membantu dalam perundingan menuju penyelesaian damai.
Pembentukan Negara Bagian Indonesia
Satu tonggak penting dalam misi PBB adalah berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini dicapai melalui Perjanjian Roem-Roijen, yang diawasi oleh PBB, yang berujung pada penarikan semua pasukan Belanda dari Indonesia pada tahun 1949 dan pengakuan Belanda atas kedaulatan penuh RIS.
Kesimpulan
Peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda adalah bukti kuat akan kemampuan organisasi internasional ini untuk membantu memecahkan pertikaian antar negara. Melalui pembentukan komisi dan pengawasan negosiasi, PBB telah menunjukkan panggung dunia sejauh mana diplomasi internasional dan penegakan hukum dapat dipergunakan dalam mengakhiri konflik dan membawa kedamaian. Dalam kasus pertikaian antara Indonesia dan Belanda, PBB tidak hanya berhasil memediasi konflik, namun juga berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan negara baru.