Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru dan Masa Reformasi

by

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang mendasarkan pada asas dan nilai-nilai Pancasila, dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat melalui perwakilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbandingan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dan masa Reformasi di Indonesia.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru

Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Dalam aspek demokrasi, Orde Baru menekankan konsep “Demokrasi Pancasila” yang diatur dan dikontrol oleh pemerintah.

Beberapa ciri utama demokrasi Pancasila pada era Orde Baru diantaranya:

  1. Sentralisme Kekuasaan: Kekuasaan dipegang secara total oleh pemerintah pusat dengan menghalangi partisipasi politik rakyat.
  2. Demokrasi Terpimpin: Demokrasi dijalankan dengan sistem satu partai, GOLKAR, dibawah pimpinan langsung dari presiden.
  3. Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat: Tingkat kemerdekaan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers sangat terbatas.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Masa Reformasi

Berbeda dengan era Orde Baru, masa Reformasi mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan mereka hak yang luas dalam berperan serta dalam proses politik. Beberapa ciri utama demokrasi Pancasila pada masa Reformasi adalah sebagai berikut:

  1. Desentralisasi Kekuasaan: Kekuasaan lebih banyak diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
  2. Sistem Multi-partai: Lebih banyak partai politik bisa berpartisipasi dalam proses pemilu dan diberikan kebebasan untuk mengorganisir diri mereka.
  3. Kebebasan Berpendapat: Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat sangat terbuka termasuk kebebasan dalam media cetak dan elektronik.

Penutup

Dari dua era tersebut, kita bisa melihat perubahan signifikan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dimana Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas politik dengan kontrol kuat oleh pemerintah, masa Reformasi bergerak ke arah emanisipasi politik masyarakat dengan meliberalisasikan sistem politik dan memberi ruang lebih besar untuk partisipasi rakyat. Kedua era ini memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan identitas politik nasional Indonesia saat ini.

Meski begitu, implementasi demokrasi Pancasila di kedua era ini tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat menjadi topik menarik bagi penelitian selanjutnya.

Leave a Comment