Pancasila, berasal dari kata “Panche” yang berarti lima dan “Sila” yang berarti prinsip atau asas, adalah sebuah filosofis negara Indonesia yang menjadi dasar pemikiran atas pembentukan peraturan dan sistem pemerintahan. Ada lima sila dalam Pancasila yang merupakan anutan moral, sosial, politik, dan hukum negara Indonesia.
Dalam konteks politik dan hukum, nilai-nilai Pancasila memiliki posisi krusial. Ini adalah wujud kongkrit dari implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum di Indonesia.
Politik Pancasila
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dalam bidang politik, sila pertama Pancasila diwujudkan dalam bentuk sebuah negara yang berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan politik haruslah didasari oleh moral dan etika yang melandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua diwujudkan dalam politik yang berpihak kepada harkat dan martabat manusia. Semua kebijakan publik harus dirancang dan diimplementasikan dengan mengangkat taraf hidup rakyat, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan melindungi hak asasi manusia.
Persatuan Indonesia
Sila ketiga diwujudkan dalam politik yang berasaskan kebhinekaan tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Politik yang harus dijalankan adalah politik yang mencerminkan spirit persatuan dan kesatuan.
Hukum Pancasila
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat ini merupakan dasar hukum yang membentuk kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi acuan bahwa hukum harus dirancang dan dijalankan dengan mengedepankan rasa keadilan dan kesetaraan terhadap semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ini sejatinya menjadi cerminan dari identitas bangsa Indonesia. Dalam prakteknya, sistem politik dan hukum di Indonesia merupakan hasil dari refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Hadirnya Pancasila dalam setiap kebijakan politik dan hukum tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga menjadi penjaga dalam memastikan setiap keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada etika, moral, dan rasa keadilan yang universal. Inilah makna nyata dari Pancasila sebagai dasar negara, yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.