Hakim Agung memiliki peran vital dalam sistem peradilan di mana pun di dunia. Mereka memegang tanggung jawab untuk membuat keputusan yang akan menjadi precedent dan mempengaruhi hukum di negara tersebut untuk masa yang akan datang. Di Indonesia, proses pengangkatan Hakim Agung melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami siapa saja yang memiliki wewenang dalam proses ini.
Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial (KY) bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan Hakim Agung. Proses ini dimulai dengan seleksi dan evaluasi calon yang dilakukan oleh KY. KY melakukan pengecekan terhadap latar belakang, kualifikasi, dan integritas setiap kandidat sebelum memberikan rekomendasi kepada presiden.
Presiden
Presiden memiliki kewenang untuk mengangkat Hakim Agung atas pertimbangan dari KY. Namun, presiden tidak secara otomatis mengangkat setiap calon yang disarankan oleh KY. Presiden memiliki hak veto dan bisa menolak calon yang dia anggap tidak layak.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Setelah presiden menyetujui calon, proses pengangkatan berlanjut ke DPR. DPR akan melakukan fit and proper test terhadap calon hakim Agung. Ini adalah proses seleksi yang ketat sebagai upaya dari legislatif untuk menjaga kualitas dan integritas dari hakim yang akan diangkat.
Mahkamah Agung
Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pengangkatan, Mahkamah Agung juga memainkan peran penting. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk membina hakim-hakimnya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi calon hakim agung yang potensial.
Proses pengangkatan hakim agung adalah proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu-individu yang paling berkualifikasi dan berintegritas yang akhirnya menjadi hakim agung. Peran setiap pihak dalam proses ini menunjukkan bahwa sistem peradilan adalah sistem yang kompleks dan melibatkan banyak pihak untuk menjaga penegakkan hukum dan keadilan.