Salah satu alasan utama dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah karena konstitusi asli tersebut membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada konsepsi cita-cita nasional berupa negara kesatuan yang dipimpin oleh seorang Presiden yang memiliki otoritas yang sangat besar.
Sejarah mencatat bahwa Konstitusi 1945 dipersiapkan dan disahkan dalam keadaan yang mendesak. Sementara itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan struktur konstitusional yang mendasarkan diri pada presidensi yang kuat, yang dianggap perlu dalam konteks mendirikan sebuah negara.
Namun, dalam konteks modern, struktur demikian telah menimbulkan berbagai tantangan dan masalah.
Yang pertama adalah bahwa ketatanegaraan yang terpusat pada presidensi yang kuat dapat mempengaruhi penerapan prinsip checks and balances. Pada masa Orde Baru, beberapa pasal di UUD 1945 ditafsirkan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat luas. Oleh karena itu, amandemen dilakukan untuk memastikan penyeimbangan antar cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Selanjutnya, UUD 1945 juga memperlihatkan sifat ketidakpastiannya, karena UUD 1945 ini awalnya dimaksudkan untuk “bersifat sementara”. Namun, situasi darurat dan kondisi politik saat itu mendorong pendirian negara berdasarkan struktur konstitusi yang belum final ini. Ini memunculkan kebutuhan untuk merevisi dan memperbarui UUD 1945 agar sesuai dengan realitas dan tantangan saat ini.
Amandemen terhadap UUD 1945 bertujuan merespon dan menanggapi isu tersebut. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kelabalaan dan kestabilan konstitusional, membingkai struktur ketatanegaraan yang lebih seimbang, dan merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang lebih universal.
Dalam prosesnya, amandemen UUD 1945 juga menghasilkan sejumlah perubahan signifikan dalam struktur hukum dan konstitusional Indonesia. Misalnya, mengenai pembagian otoritas antara pusat dan daerah, dan penyertaan sejumlah hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi.
Dengan demikian, amandemen tersebut menjadi intensitas penting dalam evolusi politik dan konstitusional Indonesia. Walaupun masih ada kontroversi dan debat mengenai kesempurnaan dan kedalaman dari amandemen tersebut, tidaklah diragukan bahwa mereka telah mengubah arah dan alam ketatanegaraan Indonesia.