Salah satu ciri kedaulatan rakyat adalah pengambilan keputusan dalam lembaga negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara . Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan negara berada di tangan rakyat, yang kemudian diberikan kepada pemerintah melalui proses pemilu .
Di Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem demokrasi, yang memiliki beberapa ciri khas, salah satunya adalah pemerintahan berdasarkan atas hukum yang mana dalam sistem ini keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku . Selain itu, sistem demokrasi Pancasila juga memiliki ciri khas lainnya yaitu mendahulukan kepentingan rakyat .
Demokrasi Pancasila merupakan salah satu bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang dihormati dan dilindungi oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip dan aspek yang penting, seperti pengakuan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, sistem perwakilan rakyat, dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara .
Dalam sistem ini, lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan penyusunan undang-undang yang mencerminkan kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat atau legislatif memiliki wewenang untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat .
Secara khusus, di Indonesia terdapat beberapa lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) . Ketiga lembaga ini merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam praktiknya, lembaga perwakilan rakyat juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar mampu menciptakan kebijakan publik yang responsif dan berkualitas .
Demokrasi Pancasila juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif . Melalui prinsip ini, lembaga negara harus saling menghormati dan bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Prinsip keseimbangan kekuasaan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak tertentu dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia juga mencakup aspek hak warga negara, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, serta pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan periodik . Semua aspek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Maka dari itu, pengutamaan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan oleh lembaga negara merupakan salah satu ciri penting dari kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan mengedepankan kepentingan rakyat, lembaga negara diharapkan mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, menciptakan kebijakan publik yang berkualitas, dan melindungi hak serta kebebasan warga negara.