Salah satu ciri penting dari pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Konsep ini berasal dari pemikiran Montesquieu, yang berpendapat bahwa kekuasaan harus dibagi dan dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini telah dipraktikkan oleh berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara dengan demokrasi stabil.
Pemisahan kekuasaan biasanya mencakup tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Masing-masing cabang ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang unik, yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu atau kelompok yang memiliki kekuatan mutlak. Dalam pemerintahan yang demokratis, ada keseimbangan yang sehat antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, dan keseimbangan ini adalah fondasi bagi sistem pemerintahan yang efektif dan adil.
Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum, serta melaksanakan kebijakan publik. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh presiden atau perdana menteri dan kabinetnya. Kekuasaan ini melibatkan segala hal, mulai dari kebijakan luar negeri hingga administrasi pemerintah domestik.
Legislatif, di sisi lain, adalah cabang pemerintahan yang membuat hukum. Ini biasanya melibatkan badan bicara ganda, seperti senat dan majelis rendah, meskipun beberapa negara hanya memiliki satu majelis legislatif. Fungsi legislatif mencakup tidak hanya membuat hukum, tetapi juga merumuskan anggaran dan melakukan pengawasan atas eksekutif.
Yudisial adalah cabang pemerintahan yang memutuskan sengketa dan mengawasi penegakan hukum. Dalam sistem demokratis, pengadilan bekerja untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konstitusional.
Konsep pemisahan kekuasaan merupakan kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang adil dan transparan. Dengan membagi kekuasaan di antara beberapa cabang, sistem ini memastikan bahwa tidak ada satu badan atau individu yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap cabang saling mengimbangi dan saling mengawasi cabang lain, yang menciptakan sistem kontrol dan keseimbangan yang menyeluruh.
Sistem ini mendukung kebijakan yang seimbang dan hukum yang adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak hal, pemisahan dan pembagian kekuasaan adalah jantung dari sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik.
Jadi, pemisahan dan pembagian kekuasaan adalah ciri khas dari pemerintahan yang demokratis. Ia menunjukkan komitmen suatu negara terhadap hukum, keadilan dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Terlebih lagi, konsep ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan sedikit orang tetapi tersebar secara luas, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan adil.