Salah satu tindakan VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie yang cukup signifikan adalah penerapan sistem penyerahan hasil bumi atau pajak ke VOC oleh rakyat, dikenal dengan istilah “Verplichte Leverantie”. Kebijakan ini berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC dipraktekan di daerah yang tidak dikuasai oleh VOC.
Verplichte Leverantie adalah sistem penyerahan wajib, yang mewajibkan rakyat di tiap-tiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu, beras, kapas, nila, dan gula kepada VOC. Sistem ini didasarkan pada kebutuhan VOC untuk mencari keuntungan maksimal dari penguasaan dan pengendalian sumber daya di Hindia Belanda saat itu.
Motivasi utama VOC dalam menerapkan Verplichte Leverantie adalah mencapai tujuan ekonomis VOC di Hindia Belanda. VOC membutuhkan sumber daya alam untuk mendukung operasi komersial mereka, dan Verplichte Leverantie memungkinkan mereka mendapatkan akses ke sumber daya tersebut dengan biaya yang sangat minim.
Hal penting untuk diingat adalah bahwa Verplichte Leverantie merupakan bentuk eksploitasi oleh VOC terhadap rakyat pribumi. Hal ini menyebabkan beban yang berat bagi rakyat pribumi, karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada VOC tanpa mendapatkan kompensasi semestinya. Selain itu, meskipun rakyat pribumi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang-barang ini, mereka tidak memiliki hak atau kontrol atas cara penjualan, distribusi, atau penggunaan barang-barang tersebut.
Kebijakan Verplichte Leverantie, seperti kebijakan VOC lainnya, berdampak negatif pada kehidupan rakyat pribumi dan mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia di masa itu dan masa mendatang. Ini menciptakan sistem ekonomi yang berpusat pada eksploitasi dan extraksi, bukan pada pembangunan dan kesejahteraan.
Namun, memahami Verplichte Leverantie dan efeknya bagi masyarakat Hindia Belanda juga sangat penting untuk memahami sejarah Indonesia dan VOC. Walaupun dampaknya negatif, namun kebijakan ini juga menjadi bagian penting dari peran VOC dalam sejarah Indonesia dan hubungan antara penjajahan dan ekonomi.