Undang-Undang yang Dipakai sebagai Pegangan Hukum Bagi Kerajaan Turki Usmani

by

Kerajaan Turki Usmani atau Kesultanan Utsmaniyah merupakan salah satu kekuatan yang pernah ada dalam sejarah dunia. Berlangsung selama lebih dari 600 tahun, kekaisaran ini mencakup wilayah yang luas, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17. Salah satu aspek yang penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan kerajaan ini adalah sistem hukumnya. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi undang-undang yang menjadi pegangan hukum bagi Kerajaan Turki Usmani.

Sistem Hukum Turki Usmani

Salah satu ciri khas dari sistem hukum Kerajaan Turki Usmani adalah adanya gabungan antara hukum syariah Islam dan hukum sekuler yang dikenal sebagai Kanun. Hukum syariah diterapkan berdasarkan ajaran agama Islam dan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, perdagangan, kekeluargaan, dan peradilan. Sementara itu, hukum Kanun merupakan hukum yang disusun dan diterapkan oleh Sultan untuk mengatur urusan negara dan peradilan serta berbagai aspek kehidupan lainnya yang belum diatur dalam hukum syariah.

Undang-Undang Kanun

Undang-undang Kanun merupakan peraturan yang dibuat oleh Sultan dan diterapkan oleh para pejabat hukum yang disebut Kadi. Kanun mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, pajak, militer, dan masalah kehidupan sehari-hari yang tidak diatur oleh hukum syariah. Beberapa Kanun yang terkenal dalam sejarah Turki Usmani adalah Kanun Sultan Suleiman dan Kanun Osman Gazi.

Kanun Sultan Suleiman

Salah satu Sultan terkenal dalam sejarah Turki Usmani adalah Sultan Suleiman yang Agung. Pada masa pemerintahannya, Sultan Suleiman mengevaluasi sistem hukum yang ada dan mengusulkan perubahan-perubahan penting. Beberapa undang-undang yang termasuk dalam Kanun Sultan Suleiman adalah:

  1. Pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan penggunaan tanah
  2. Peraturan tentang pajak dan pungutan
  3. Pembagian wilayah administrasi dan tugas pejabat hukum
  4. Regulasi mengenai perdagangan, perzinahan, dan pembunuhan
  5. Penetapan hukum adat dan budaya lokal yang dianggap bisa memperkuat sistem hukum

Kanun Osman Gazi

Kanun Osman Gazi merupakan undang-undang yang diterbitkan oleh pendiri kesultanan Turki Usmani, Osman Gazi. Beberapa peraturan dalam Kanun ini meliputi:

  1. Pengaturan tugas dan tanggung jawab pejabat negara, seperti Pasha dan Kadi
  2. Pembagian wilayah administratif berdasarkan jumlah populasi
  3. Hukum mengenai perang, upeti, dan perjanjian damai
  4. Peraturan mengenai hukum keluarga, pernikahan, perceraian, dan hak waris

Kesimpulannya, sistem hukum Turki Usmani merupakan campuran dari hukum syariah Islam dan hukum Kanun yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan. Kanun mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang belum diatur oleh hukum syariah dan memberikan kerangka hukum yang kuat bagi Kerajaan Turki Usmani. Undang-undang yang menjadi pegangan hukum bagi Kerajaan Turki Usmani ini sangat instrumental dalam menciptakan tatanan yang adil dan efisien serta menjaga kejayaan dan keutuhan kesultanan selama ratusan tahun.

Leave a Comment