Industri hukum menjunjung tinggi konsep preseden hukum: sebuah kasus sebelumnya yang membentuk landasan interpretasi hukum untuk kasus yang akan datang. Sementara itu, dalam lingkup hukum Indonesia, konsep ini sering disebut yurisprudensi. Dalam artian putusan peradilan, yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu: yurisprudensi konstitusi dan yurisprudensi formil.
Yurisprudensi Konstitusi
Yurisprudensi konstitusi, seperti namanya, berpegang pada konstitusi negara dan menjadi pendorong utama dalam merumuskan dan menafsirkan peraturan undang-undang. Ini memainkan peran sangat vital dalam masyarakat demokratis, di mana konstitusi dijaga dan dihormati sebagai dokumen hukum tertinggi.
Yurisprudensi konstitusi juga bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mempertahankan hak dan kewajiban warga negara, serta mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Otoritas pengadilan konstitusi sangat diperlukan dalam hal ini untuk melindungi konstitusi dan memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan lainnya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya.
Yurisprudensi Formil
Sebaliknya, yurisprudensi formil berfokus pada prosedur dan formalitas hukum, daripada prinsip-prinsip konstitusional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan efisien dan bahwa semua pihak yang terlibat diberikan perlakuan yang adil dan seimbang.
Dalam yurisprudensi formil, penekanan diberikan pada pemenuhan prosedur yang benar dan peraturan teknis hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek, dari penahanan hingga persidangan, dan dari pemanggilan saksi hingga penjatuhan hukuman. Meskipun yurisprudensi formil dapat terlihat rumit dan teknis, pentingnya tidak dapat diabaikan dalam menjaga integritas proses hukum.
Kesimpulan
Baik yurisprudensi konstitusi maupun formil, keduanya memiliki peranan signifikan dalam sistem hukum kita. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Menganalisa perbedaan dan hubungan antara keduanya membantu kita memahami lebih dalam mengenai bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional dijaga dan dipertahankan.